Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri kreatif sebagai salah satu pilar terkuat dalam struktur ekonomi Indonesia. Guna memacu daya saing industri kreatif, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam rangka menciptakan inovasi produk.
“Pelaku industri kreatif dalam negeri harus dapat menghasilkan berbagai produk yang inovatif dan kompetitif. Apalagi, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dan didukung dengan kemampuan SDM terampil sehingga diyakini dapat berdaya saing hingga kancah global,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/11).
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokhan mengemukakan bahwa pengembangan industri kreatif tidak hanya bertujuan untuk kesinambungan ekonomi itu sendiri, namun juga berperan mempromosikan pertumbuhan yang inklusif, termasuk membuka lapangan pekerjaan untuk generasi muda yang merupakan populasi terbesar di Indonesia saat ini.
“Indonesia adalah salah satu contoh negara yang telah merasakan keuntungan dari tumbuhnya industri kreatif,” ujarnya. Pada tahun 2023, nilai tambah industri kreatif mencapai Rp1.414,8 triliun, atau tumbuh sebesar 10,5 persen dibandingkan tahun 2022 senilai Rp1.280,42 triliun. Sektor ini juga turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 24,3 juta orang. “Potensi ini yang perlu terus dikembangkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.
Beberapa waktu lalu, Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar selaku satuan kerja di bawah BPSDMI Kemenperin, berkolaborasi dengan Organization of African Caribbean and Pacific States (OACPS), The Indonesian Aid, serta Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan pelatihan untuk industri kreatif yang berlangsung pada tanggal 4-8 November 2024 di Bali. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan SDM industri bidang animasi dan video, fesyen, serta aplikasi.
“Diklat ini diikuti oleh 48 peserta yang berasal dari wilayah Afrika, Karibia, dan Pasifik dengan latar pembuat kebijakan, administrator, atau regulator di sektor ekonomi kreatif,” sebut Masrokhan.
Kepala BDI Denpasar Arga Mahendra menjelaskan, pelatihan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka menciptakan wadah untuk berbagi pengetahuan, pembelajaran, praktik dan pengalaman terbaik serta meningkatkan kolaborasi di bidang ekonomi kreatif. Para peserta pelatihan ini merupakan dari negara anggota OACPS.
“Harapannya agar setiap peserta dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pengembangan industri kreatif di negaranya masing-masing,” ujar Arga.
Sekretaris Jenderal OACPS Georges Rebelo Pinto Chikoti mengatakan bahwa industri kreatif termasuk sektor audio-visual, mempunyai potensial untuk berkembang di Afrika, Karibia, dan Pasifik sehingga bisa memacu perekonomian di masing-masing negara. “Kolaborasi OACPS dengan pemerintah Indonesia ini merefleksikan komitmen OACPS untuk memperkuat hubungan kerja sama Selatan-Selatan serta pertukaran ilmu pengetahuan,” tutur Georges.
Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Andri Hadi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pelatihan ini. Harapannya, kegiatan ini dapat terlaksana secara rutin dan berkelanjutan. “Sebelum kerja sama di bidang industri kreatif, Pemerintah Indonesia juga telah bekerjasama dengan OACPS pada 2021-2023 dengan kerja sama di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ITK),” jelas Andri.
